HUBUNGAN BIROKRASI DAN POLITIK DI INDONESIA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN ERA REFORMASI

A.     Penagantar

Sudah lama birokrasi menjadi perhatian para ilmuwan sosial karena melihat peranan yang begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Umumnya fungsi birokrasi diasumsikan sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik. birokrasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu bureau yang berarti office table (meja kantor) yang bertujuan sebagai alat kerja manusia atau dapat juga diartikan sebagai hukum yang menjadi dasar aturan-aturan dan cracy yang bermakna power (kekuasaan) dalam bentuk authority (kewenangan atau otoritas) dan legitimation (pengakuan).

Birokrasi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Misalnya lembaga tenaga kerja pemerintah atau non pemerintah yang dipakai untuk memperoleh pekerjaan, serikat pekerja sebagai pelindung pekerja, pasar-pasar swalayan atau toko-toko kecil untuk berbelanja, rumah sakit untuk berobat, sekolah untuk mencari pengetahuan, partai politik yang menjadi medium kepentingan politik rakyat dan lain-lain cenderung diatur secara birokratis. (Blau & Meyer, 2000 : 12-13).

Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Tetapi konsep Weber sudah tidak lagi sepenuhnya tepat disesuaikan dengan keadaan saat ini, apalagi dikaitkan dengan konteks Indonesia. Secara filosofis dalam paradigma Weber, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan efisiensi. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan. Birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai.

1.      Batasan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, banyak hal yang menarik perhatian melihat kondisi birokrasi di Indonesia pada beberapa periode sejarah yang telah berlangsung, dimana keberadaan elite birokrasi menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji hubungannya dengan politik. Namun pada kesempatan ini terutama yang coba hendak diketahui lebih jauh adalah tentang bagaimana hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru

2.      Rumusan Masalah

Rumusan yang coba kita kaji dalam studi perbandingan hubungan birokrasi dengan politik, sesuai dengan masalah yang diuraikan diatas adalah Bagaimana hubungan birokrasi dan politik di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi?

B.     Pembahasan

1.    Hubungan Birokrasi Dengan Politik Pada Zaman Orde Lama

Pada periode pertama antara tahun 1945-1950, dikenal dengan zaman demokrasi Parlementer dan Presidensial. spirit perjuangan masih lebih mencolok kepada penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan tak jarang hal ini terlihat di dalam kekuatan moyoritas menekan kepentingannya sendiri untuk menghargai aspirasi minoritas demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini disadari, bahwa bagsa indonesia baru mengalami kemerdekaan. Jadi semnagat integritas nasional menjadi perhatian semua elemen pemerintah, dan ideologi-ideologi politik. Bulum terlalu mencolok konfigurasi kepentingan dari berbagai ideologi politik yang berjung melepaskan Indonesia dari cengkeraman kolonialisme.

Walaupun ada semangat primordial tetapi tidak mengemuka karena tenggelam oleh semangat nasional. Satu-satunya yang menjadi ancaman Negara adalah PKI (Partai Komunis Indonesia) yang sempat memberontak dalam rangka menguasai pemerintahan dan negara. Di awal kemerdekaan ada semacam consensus bahwa lembaga pemerintahan merupakan sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa. Anggapan ini cukup logis sebab hanya birokrasi yang mampu menjangkau rakyat sampai ke desa-desa. (Thoha, 2003 : 135-136).

Pada saat ini aparat pemerintah banyak direkrut dari berbagai etnis yang dianggap mewakili hampir semua suku bangsa. Dan boleh dikatakan orang-orang yang duduk di pemerintahan hanya mempertimbangkan asal-usul orangnya tanpa melihat kepada keahliannya. Misalnya di dalam setiap departemen harus ada etnis Jawa, etnis Batak, etnis Padang, etnis Sunda dan berbagai etnis lain yang kemudian dianggap dapat mewakili gambaran integrasi semua suku bangsa.

Pada masa ini dilaksanakan juga pemilihan umum pertama yang demokratis yaitu Pemilu tahun 1955. Ketika itu partai yang memenangkan pemilu memiliki niat untuk menguasai beberapa departemen. Bahkan tak jarang kabinet bubar karena pembagian kementerian di departemen tak sesuai dengan keinginan partai politik yang bersangkutan. (Thoha, 2003 : 136).

Aparat pemerintah sepertinya hanya patuh kepada kepentingan partai tempat dia menyalurkan aspirasi politik ketimbang serius memberikan pelayanan kepada rakyat. Saat partai yang berkuasa berganti maka aparat birokrasi pun banyak yang berganti karena lebih memilih mengikuti keinginan dari partainya. Pada pokoknya, keterlibatan Birokrasi dalam politik sudah melakukan peran ganda, pada satu sisi Birokrasi atau elite birokrasi menjalankan tugasnya sudah di pengaruhi oleh partai politik yang memerintah. Pada masa ini dalam sejarah politik Indonesia dikenal dengan zaman demokrasi Parlementer atau Liberal.

Pengaruh elite birokrasi terhadap ranah politik secara langsung, pada periode ini tidak seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. Karena sistem pemerintahan mengalami perubahan. Dimana perubahan tersebut dirasakan secara langsung oleh seluruh struktur pemerintahan, termasuk institusi birokrasi dalam melakukan perannya.

Pada periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin atau akhirnya demokrasi parlementer liberal. Kekuasaan terpusat pada diri Presiden Soekarno. Partai-partai politik di disederhanakan dalam bungkus Nasakom, dengan dibubarkan parlemen hasil pemilu tahu 1955 sebagai konsekuensi dari dekrit presiden 5 juli. Peran presiden sangat kuat dalam membentuk dan memimpin pemerintahan. Dimana presiden sebagai kepala pemerintahan memimpin kabinet dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Menteri sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab terhadap Presiden.

Sebagai ringkasannya disini akan dibuat suatu tabel yang menggambarkan hubungan birokrasi dan politik pada masa Orde Lama tersebut.

Masa	Ciri Khas Birokrasi	Orientasi Keberpihakan	Keterangan
Orde Lama	Belum atau tak terjadi kekompakan birokrasi sebab politisasi birokrasi yang berwujud pengkavlingan departemen-departemen oleh parta-partai politik. Misal, Depdagri dikavling oleh PNI, Depag oleh Partai NU. Politisasi terhadap birokrasi begitu dalam sehingga promosi jabatan di berbagai departemen pada semua lingkungan ditentukan terutama oleh loyalitas kepartaian anggota.	Aktornya adalah pegawai negeri yang lebih berpihak kepada partai induknya. Tampak gejala politisasi birokrasi oleh partai politik yang kuat, posisi-posisi birokrasi banyak diisi oleh orang-orang yang ditunjuk partai politik. Birokrasi cenderung pro partai, kader dan pendukungnya.		Profesonalisme dan kinerja birokrasi orde lama tak berjalan baik sebab semua organnya sendiri sudah menjadi partai politik. Setiap departemen dikuasai partai politik tertentu yang memiliki orientasi berbeda-beda.

Diadaptasi dari Forum Keadilan, N0. 45, Februari 2002 : 17

2.    Hubungan Birokrasi dengan politik pada masa Orde Baru

Dalam hubungan Birokrasi dengan ranah politik kekuasan pada masa Orde Baru Secara umum, wajah birokrasi masa Orde Baru dapat diidentifikasi dalam dua tipe: yaitu sentralitas dan bersifat patrimonial. Birokrasi di jadikan sebagai alat yang efektif untuk mengadapi pemerintahan daerah. Namun demikian, wajah birokrasi yang sentralistik dan patrimonial, baik pada organisasi Pamong Praja ataupun badan usaha milik Negara, bukalah monopoli Orde Baru, melainkan warisan kelembagaan dari rejim sebelumnya. Kondisi ini disebabkan diantaranya oleh proses rekrutmen kedalam jabatan pemerintahan dan realitas birokrasi sebagai ajang konflik politik yang melahirkan patronase, sehingga menciptakan iklim dimana manipulasi politik oleh pejabat pemerintah menjadi lumrah dan perlu (Mohtar Mas’oed, 1989).

Seperti dicatat Mahfud dari Muhaimin, sistem politik Orde Baru pada awalnya berusaha mengembalikan birokrasi yang semrawut, tak bertanggung jawab ke arah birokrasi yang efisien, jujur, akuntabilitas dan menghargai hukum. Namun menurut Soedjatmoko, keinginan untuk membentuk pemerintahan modern, efisien dan kuat telah memunculkan pemerintahan yang disebut Modernizing Bureaucratic State (MBS), yang memperlihatkan semakin meluasnya peranan birokrasi di dalam negara. Ada kecenderungan otoritarianisme dan sentralisasi dalam MBS sebagai ciri kebudayaan politik negara patrimonial, dan ada persamaan yang jelas antara makna “modern officialdome” dalam MBS dengan konsepsi kemasyarakatan yang sangat hierarkis yang berada di dasar negara patrimonial pada masa lampau. (Mahfud MD., 1993 : 112-113).

Berikut ini sebagai ringkasannya dapat dibuat suatu tabel yang menggambarkan hubungan birokrasi dan politik di Indonesia pada masa Orde Baru tersebut.

Masa	Ciri Khas Birokrasi	Orientasi Keberpihakan	Keterangan
Orde Baru	Tak jelas pemisahan antara jabatan politik dan jabatan administratif. Di satu sisi ada ketentuan yang mengatur eselonisasi jabatan-jabatan di bawah menteri, namun tradisi politik Orba memperlakukan semua jabatan seakan jabatan politik. Pegawai negeri dikenakan kewajiban monoloyalitas terhadap Golkar. Golkar menempatkan birokrasi pada jalur B sebagai satu faksi di tubuhnya.	Aktornya adalah para menteri kabinet pembangunan, pegawai sipil yang terhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Dalam Fraksi Karya Pembangunan (FKP) di DPR-RI, ada faksi atau jalur B yaitu birokrasi.	Terjadi gejala : Bureacraty polity, terjadi dominasi birokrat dan militer dalam pembuatan kebijakan. Birokratik patrimonial yaitu hubungan patron-klien dalam birokrasi dan masyarakat. Korporatisme negara, terjadi kooptasi organisasi masyarakat.

Diadaptasi dari Forum Keadilan, N0. 45, Februari 2002 : 17

3.    Hubungan Birokrasi dengan politik pada masa Era Reformasi

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan kemudian memasuki orde reformasi, pada masa ini dicirikan dengan adanya liberalisasi politik. Liberalisasi politik ini merupakan fase dimana adanya sebuah proses mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Selain itu  kebebasan pers juga telah diperbolehkan, sehingga aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui fasilitas pers ini. Karena pada masa orde baru sistem politiknya otoriter dan didominasi oleh kelompok-kelompok militer dan hanya sedikit saja input sistem politik yang berasal dari luar militer.

Tentu saja input sistem politik sebagian besar dari keluarga Cendana dan kroni-kroni politik yang tidak bisa dikesampingkan pada masa Orde Baru, untuk itu pada masa reformasi ini diberlakukan liberalisasi politik dimana individu-individu dan kelompok-kelompok sosial selain kelompok militer mempunyai hak-hak untuk berpolitik. Sistem politik pada masa itu menggunakan sistem terbuka dimana setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam setiap pemilu diselenggarakan.  

Partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat, sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu para elite politik berlomba-lomba mendirikan partai politik dan klimaksnya dari pendirian partai politik adalah diselenggarakannya pemilu pada tahun 1999. Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden B. J. Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Dan pemilu dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid, dia memangku jabatan sebagai presiden selama 1 tahun 8 bulan 23 hari, lalu disusul oleh Megawati Soekarno Putri yang menggantikan posisi jabatan selama 2 tahun 20 hari. (Ricklefs, 2008)

Saat ini, lembaga legislatif Partai Demokrat menjadi pemenang dalam pemilu dengan suara terbanyak, sedangkan di eksekutif Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden sejak tahun 2004 sampai sekarang. Partai Demokrat jadi pemenang pemilu dan memiliki kursi signifikan di legislatif. Pada saat yang sama, melalui pemilihan langsung, Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono mendapat dukungan penuh dari rakyat hingga menjadi pemegang tampuk kekuasaan di eksekutif. Tujuan kuat partai politik ini adalah menjadikan pemerintahan yang baik atau good governance bagi keberhasilan pembangunan di berbagai aspek negara Indonesia. Kolaborasi legislatif-eksekutif ini seharusnya menjadi mesin politik yang kuat bagi Partai Demokrat untuk menjalankan pemerintahan.

C.    Kesimpulan

Dari sekian pandangan dan analisis yang dikemukakan diatas. Hemat saya, bahwa hubungan birokrasi dengan politik pada masa Orde Lama adalah hubungan yang melibatkan diri sebagai salah satu kekuatan politik yang menyebar dari faksi-faksi ideologi politik. Sehingga netralitas birokrasi tidak terjaga terhadap kepentingan politik elite-elite politik yang kebanyakan tergabung dalam partai politik. Singkatnya birokrasi merupakan alat politik bagi partai politik dalam mempertahankan kekuasaan dan mencari dukungan. Sehingga netralitas sebagai pelayan masyarakat menjadi sulit dilakukan karena birokrasi terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang ada. Sekalipun pada masa awal pemerintahan ini keterlibatan birokrasi belum terlalu nampak, namun bukan berarti birokrasi tidak terlibat dengan partai-partai politik.

  Perbedaan keterlibatan birokrasi pada zaman Orde Lama dan Orde Baru dalam politik yang paling mencolok adalah dimana masa Orla keterlibatan politik birokrasi menyebar dari berbagai kepentingan politik. Hanya saja pada masa Orde Baru keterlibatan birokrasi tidak menyebar ke barbagai kekuatan politik, seperti partai-partai politik. Sepenuhnya merapat pada kekuatan Golkar yang pada masa ini belum menjadi partai politik, dan keberadaan birokrasi pada zaman itu benar-benar mempengaruhi rotasi kepemimpinan nasional dan perpolitikan.  . 

Sistem politik era reformasi seperti yang sudah dicantumkan di atas sudah mulai terbuka dan demokratis, peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie menghapuskan kekuasaan keotoriteran. Aspirasi mulai bermunculan dari masyarakat, kemudian pertanggung jawaban kepada masyarakat disampaikan melalui media massa, yang memungkinkan masyarakat untuk bisa menyampaikan kritikan terhadap kinerja pemerintah.

Kinerja Birokrasi era reformasi berjalan secara lebih baik dan demokratis, meskipun proses administrasi masih terbelit – belit namun memakan waktu yang lebih cepat dari sebelumnya, selain itu dari sisi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik sudah lebih berkembang, namun pengecualian untuk efisiensi karena masih belum dikatakan baik, terbukti masih adanya kebocoran dan kelambanan dalam anggaran pemerintah.

D.    Daftar Bacaan

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993

Miftah Thoha. Birokrasi dan Politik Indonesia. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003

Mohtar Mas’oed, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

P.M. Blau & M.W. Meyer, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2000

Majalah Forum Keadilan, No. 24 Februari 2000

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN, DAN PENTINGNYA ILMU ANTROPOLOGI

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Manusia adalah mahluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai mahluk biologis, manusia diklasifikasikan sebagai homo sapiens (Bahasa latin untuk manusia), sebuah spesies primate dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Sebagai mahluk social, manusia merupakan bagian dari sistem social masyarakat secara berkelompok membentuk budaya.(Suranto Aw. 2010 )

Secara kodrat, manusia hidup sebagai mahluk individu sekaligus social budaya. Artinya sejak dilahirkan manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan memerlukan pertolongan orang lain di lingkungannya. Manusia sebagai mahluk social, tidak dapat hidup secara individu, selalu berkeinginan untuk tinggal bersama ini terutama berhubungan dalam aktivitas hidup pada lingkungannya. Manusia mempunyai kedudukan khusus terhadap lingkungannya dibandingkan dengan mahluk hidup lainnya, yaitu sebagai khalifah atau pengelola di atas bumi.

Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan yang dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang cocok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan ini bisa berkaitain dengan : nilai-nilai social, pola-pola prilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, dan lain-lain.

Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi, dan sosiologi telah mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan-perubahan social. Banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan social  merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. (Soerjono Soekanto 2010: 263)

Gillin dan Gillin (dalam buku Seorjono Soekanto 2010:263): mengatakan perubahan-perubahan social sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kubudayaan materil, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Kebudayaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yang wujudnya dapat berupa kebudayaann hasil rasa atau sistem budaya (norma, adat istiadat), hasil cipta (fisik) dan konsep tingkah laku (sistem Sosial). Setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan social budaya tertentu. Setiap lingkungan social budaya itu senantiasa memberlakukan adanya nilia-nilai social budaya yang diacu oleh warga masyarakat penghuninya. Dengan demikan pola perilaku dan cara berkomunikasi akan diwarnai oleh keadaan, nilai, kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. Melalui suatu proses belajar secara berkesenabungan setiap manusia akan menganut suatu nilai yang di peroleh dari lingkungannya. Nilia-nilai itu diadopsi dan kemudian diimplementasikan dalam suatu bentuk “kebiasaan”, yaitu pola perilaku hidup sehari-hari.

E.B. Tylor (1871:1), seorang antropologi profesonal pertama, mengusulkan definisi budaya yang meliputi seluruh pengalaman manusia, budaya adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kemampuan lainnya dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai masyarakat.

Dalam pandangan tylor, budaya mencakup semua aspek dalam kegiatan manusia, dari karya seni yang indah untuk hiburan, dari kebiasaan sehari-hari sampai pengemabangan teknologi yang canggih. Budaya berisi rencana, aturan, teknik, desain, dan kebijakan dalam kehidupan.

            Sebagai ilmu tentang umat manusia, antropologi melalui pendekatan dan metodeilmiah berusaha menyusun sejumlah generalisasi yang bermakna tentang manusia danperilakunya. Kedua bidang besar dari antropologi adalah antropologi fisik dan budaya.

            Antropologi fisik memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai organism biologis yangtekanannya pada upaya melacak evolusi perkembangan manusia dan mempelajari variasi-variasi biologis dalam species manusia. Sedangkan antropologi budaya berusahamempelajari manusia berdasarkan kebudayaannya. Dimana kebudayaan dapat merupakanperaturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

            Selain itu, antropologi bermaksud mempelajari umat manusia secara objektif, palingtidak mendekati objektif da sistematis. Seorang ahli antropologis dituntut harus mampumenggunakan metode-metode yang mungkin juga digunakan oleh para ilmuwan laindengan mengembangkan hipotesis atau penjelasan yang dianggap benar, menggunakandata lain untuk mengujinya, dan akhirnya menemukan suatu teori, yaitu suatu systemhipotesis yang telah teruji. Sedangkan data yang digunakan ahli antropologi dapat berupadata dari sutu masyarakat atau studi komparatif di antara sejumlah besar masyarakat.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah, yaitu :

1.      Apa Hubunngan antara Perubahan Sosial dan Budayaan?

2.      Bagaimana Bentuk Perubahan Sosial dan Budayaan?

3.      Apa Factor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Budayaan?

4.      Bagaimana proses-proses Perubahan Sosisal dan Budaya?

C.    Tujuan

Adapun tujuan yang dapat diketahui di dalam  penulisan makalah ini adalah:

1.      Untuk Mengetahui Bagaimana Hubungan antara Sosial dan Budaya.

2.      Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Perubahan Sosial dan Budaya.

3.      Untuk Melihat Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Budaya.

4.      Untuk Mengetahui Proses-Proses Perubahan Sosial dan Budaya

BABA II

PEMBAHASAN

A.    Perubahan Sosial dan Budaya

1.      Hubungan Antara Perubahan Sosial dan  Perubahan Kebudayaan

Teori-teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaaan antara perubahan-perubahan social dan perubahan-perubahan kebudayaan. Perbedaan demikian tergantung dari adanya perbedaan pengertian tersebut dapat dinyatakan dengan tegas, maka dengan sendririnya perbedaan antara perubahan-perubahan social dan perubahan-perubahan kebudayaan dapat dijelaskan.

Kingsley Davis (dalam Buku Soerjono Sokanto 2010:266):

berpendapat bahwa perubahan social merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya, yaitu, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi social. Sebagai contoh dikemukakannya perubahan pada logat bahasa Aria setelah terpisah dari induknya, akan tetapi, perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi social masyarakatnya. Perubahan-perubahan tersebut lebih merupakan kebudayaan ketimbang perubahan social.

            Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, acap kali tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara peruabahan social dan perubahan kebudayaan karena tidak ada masyrakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyakat. Dengan demikian walaupun secara teoritis dan analitis pemisahan antara pengertian-pengertian tersebut dapat dirumuskan, di dalam kehidupan nyata, garis pemisah tersebut sukar dapat di pertahankan. Hal yang jelas adalah perubahan-perubahan social dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu kedua bersangkut-paut dengan suatu peneriamaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara untuk msyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

2.      Beberapa Bentuk Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan

Perubahan social dan budaya dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

a.      Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat.

Perubahan-perubahan yang memakan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadinya dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi, yang pada umumnya dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1.      Unilinear Theories of Evolision

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna.

2.      Universal Theory of Evolution

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia setalah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu.

3.      Multilined Theories of Evolution

Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyrakat, misalnya, mengadakan penelitian perihal pengaruh perubahan sistem pencarian dari sistem berburu pertanian, terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan dan seterusnya.

b.      Perubahan Kecil dan Perubahan Besar

Agak sulit untuk meruuskan masing-masing pengertian tersebut di atas karena batas-batas pembedaannya sangat relative. Sebagai pegangan dapatlah dikatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada unsure-unsur struktur social yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian, misalnya, tak akan membawa pengaruh  apa-apa bagi masyarakat secara keseluruhan karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya suatu proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris.

c.       Perubahan Yang di Kehendaki (Intended-Change) atau Perubahan yang di Rencanakan (Planned-Change) dan Perubahan yang Tidak diKehendaki (Unintended-Change) atau Perubahan yang Tidak Direncanakan (Unplanned-Change).

Perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan social yang tida di kehendaki atau direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tampa dikehendaki, berlangsung diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat social yang tidak diharapkan masyarakat. Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak di kehandaki tidak mencakup paham apakah perubahan-peruabahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan. Mungkin suatu perubahan yang tidak di kehendaki sangat diharapkan dan diterima oleh masyarakat.

3.      Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Kebudayaan

Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatari terjadinya perubahan itu, antara lain sebagai berikut:

a.      Bertambah atau Berkurangnya Penduduk

Pertambahan penduduk yang sangat cepatdi pulau jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Misal, orang lantas mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil dan selanjutnya, yang sebelumnya tidak dikaenal. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah kedaerah lain (misalnya tranmigrasi). Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan, misalnya, dalam bidang pemabagian kerja dan stratifikasi social, yang memengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan.

b.      Penemuan-Penemuan Baru

Suatu proses social dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut dengan inovasi atau Innovation. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsure kebudayaan baru tersebar ke laian-lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsure kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyrakat.

c.       Pertentangan (Conflict) Masyarakat

Pertentangan (Conflict) masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan social dan kebudayaan. Pertentangan-pertentangan mungkin terjadi antara individu-individu dengan kelompok atau perentaraan kelompok dengan kelompok. Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda. Pertentangan demikian itu kerap kali terjadi, apa lagi pada masyarakat yang sedang berkembang  dari tahap tradisonal ke tahap modern.

4.      Proses-Proses Perubahan Sosial dan Kebuadayaan.

1.      Penyesuaian Masyarakat Terhadap Perubahan.

Keserasian atau harmoni dalam masyrakat (social equilibrium) merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan diamana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam kedaan demikian, individu secara psikologis merasakan akan adanya ketentraman karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai.

2.      Saluran-saluran Perubahan Sosila dan Kebudayaan

Saluran-saluran perubahan social dan kebudayaan (avenue or channel of change) merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya.

3.      Disorganisasi (Disintegrasi) dan Reorganisasi (Reintegrasi)

Suatu disorganisasi atau disentegrasi mungkin dapat dirumskan sebagai suatu preses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, reorganisasi atau reintegrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilia baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami peruabahan.

B. Pentingnya Ilmu Antropologi.

1.         Pentingnya peranan ilmu antropologi dalam perubahan dan kebudayaan untuk generasi muda.

Antropologi Indonesia adalah ilmu mengenai kebudayaan manusia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah melindungi keseluruhan bangsa dari pengaruh- pengaruh negatif, baik yang berasal darri luar negeri maupun dari dalam negeri. Pengaruh dari luar diakibatkan dengan adanya penjajahan selama berabad- abad, yang pada akhirnya melahirkan dua akibat yang berbeda. Di satu pihak penjajahan menimbulkan berbagai masalah negatif, dipihak lain adanya berbagai hasil catatan, sebagai dokumen etnografis, maka banyak peristiwa sejarah yang terdokumentasikan. 

Menurut Koentjaraningrat (2009: 9), Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Dalam hal ini manusia dikaitkan dengan ciri- ciri tubuhnya. Dalam fase perkembangnnya antropologi juga meliputi ras- ras manusia. Ilmu Antropologi telah berkembang secara ruang lingkup dan batasan lapangan perhatiannya yang luas. Ilmu antropologi juga meneliti sejarah kebudayaan manusia yang lebih kuno saat masa kejayaan kebudayaan tersebut.

Antropologi adalah suatu bidang ilmu yang bertujuan memberikan sumbangan pikiran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara. Menurut Prof.Dr.Nyoman Kutha Ratna (2011: 58), Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan kebudayaan dalam berbagai aspeknya.  Kebudayaan adalah studi yang meliputi kepercayaan, kesenian, tata susila, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain dalam kehidupan manusia. Kebudayaan Indonesia yang majemuk tentu membutuhkan disiplin ilmu antropologi untuk menggalinya, sehingga generasi muda bisa mengetahui tentang kebudayaan sendiri dan akan melestarikannya supaya tidak punah.

Salah satu cabang ilmu antroplogi adalah Antropologi Sosial-Budaya, yaitu Ilmu ini mempelajari tingkah-laku manusia, baik itu tingkah-laku individu atau tingkah laku kelompok. Tingkah-laku yang dipelajari disini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran mereka. Pada manusia, tingkah-laku ini tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya disadari atau tidak. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah-laku ini dengan cara mencontoh atau belajar dari generasi diatasnya dan juga dari lingkungan alam dan sosial yang ada disekelilingnya. Inilah yang oleh para ahli Antropologi disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia, baik itu kelompok kecil maupun kelompok yang sangat besar inilah yang menjadi objek spesial dari penelitian-penelitian Antropologi Sosial Budaya. Globalisasi kebudayaan yang membawa dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk maka dibutuhkan ilmu Antropologi untuk mendalami kebudayaan tersebut.

 

DAFTAR PUSTAKA

Harun Rochajat. Komunikasi Pemabangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

Henslin M James. Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi. Jakarta: Erlangga. 2006

Koentjaraningrat. Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta: UI Press. 1990.

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2009.

Masinambow, Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.1997.

Meinarno, Eko.A. Dkk. Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika. 2011.

Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2010

Suranto Aw. Komunikasi Sosial Budaya. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.